TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar mengatakan, Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi segera menyelesaikan revisi peraturan-peraturan (regulasi) yang terkait dengan hubungan industrial regulasi. Pembahsan dilakukan bersama bersama dengan Tripartit Nasional.

"Revisi peraturan-peraturan diharapkan dapat mengakhiri adanya multitafsir dari serikat pekerja dan buruh dan asosiasi pengusaha," kata Muhaimin dalam pers rillis yang diterima Tribunnews.com, Senin (30/1/2012).

Revisi peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini antara lain soal sistem pengupahan nasional yang di dalamnnya termasuk upah minimum dan komponen hidup layak serta peraturan mengenai penerapan outsourcing dan kerja kontrak (PKWT).

Muhaimin mengatakan kebutuhan untuk melakukan revisi dan perbaikan beberapa peraturan di bidang hubungan industrial sangat mendesak untuk dilakukan. Hal ini agar memberikan kepastian hukum yang disesuaikan dengan dinamika hubungan serikat pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah yng terjadi di Indonesia.

“Kita minta Tripartit Nasional agar menuntaskan soal-soal terkait sistem pengupahan nasional yang didalamnnya termasuk upah minimum dan komponen hidup layak serta peraturan mengenai penerapan outsourcing dan kerja kontrak (PKWT)," Kata Muhaimin.

Editor: Prawira Maulana