JAKARTA (Lampost): Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bertekad menyelesaikan berbagai permasalahan agraria yang menimpa kebanyakan rakyat kecil di berbagai daerah. DPD akan mengesahkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Agraria, Februari mendatang.

Pansus ini akan beranggotakan 15 orang yang terdiri dari berbagai komite di DPD untuk mendorong percepatan reformasi agraria.

Demikian diungkapkan Ketua DPD RI Irman Gusman usai ramah tamah dengan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung di Hotel Novotel, Bandar Lampung, kemarin. Irman didampingi Sekjen DPD Siti Nurbaya Bakar serta sejumlah anggota DPD.

Dia menyebutkan pansus itu dibentuk agar dapat mencari akar permasalahan konflik dan mencari solusi untuk mengembalikan kedaulatan rakyat atas lahan dan pangan. "Akan disahkan pada sidang paripurna awal Februari, namanya Pansus Agraria dan Sumber Daya Alam," ujar Irman.

Dia mengakui Pansus DPD akan bekerja secara pararel dan terpisah dari pansus yang dibentuk DPR. Dia menjamin tidak akan ada tumpang tindih antara Pansus DPD dan DPR.

"DPD melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan problematika agraria yang terjadi, begitu juga dengan kawan-kawan DPR," kata Irman.

Irman menambahkan konflik antara warga dan perusahaan sawit di Mesuji, Lampung, yang terjadi belum lama ini akan menjadi fokus utama Pansus DPD. Dia menilai konflik Mesuji harus dibenahi bersama-sama, apalagi secara perhitungan perkembangan perekonomian di Lampung amatlah menarik.

"Tapi kalau ada konflik, investor akan menjauh," ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Fahrizal Darminto mengatakan pihaknya saat ini tengah menyoroti permasalahan kependudukan dan agraria secara serius. (MI/U-2)