JAKARTA - Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akhirnya mengesahkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) konflik agraria dan sumberdaya alam (SDA). Pengesahan Pansus tersebut dilakukan dalam rapat Paripurna DPD yang dipimpin ketuanya Irman Gusman, di Senayan, Jakarta, Rabu (1/2).

JAKARTA - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merekomendasikan 17 nama sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke DPR RI. 17 Nama pilihan DPD itu dianggap memiliki kapabiliuas dan kompetensi yang tinggi. 

Jakarta (ANTARA News) - Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Soemantri mengatakan rencana perubahan Undang Undang Dasar 1945 (amandemen) yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah hendaknya memperhatikan amanat dan semangat UUD asli.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua DPD Laode Ida, mengatakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk kelima kalinya mendesak dilakukan karena ketidakjelasan sistem pemerintahan yang ada di Tanah Air.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengatakan bahwa rendahnya peringkat Indonesia pada Indeks Demokrasi Global seharusnya membuat seluruh elemen bangsa selaku pemegang kedaulatan memikirkan kembali langkah untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945.

TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang juga pendiri  Bosowa Grup HM Aksa Mahmud, mengkritik tata kota Nunukan yang cenderung semrawut.

Jakarta (ANTARA) - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus diberi kewenangan untuk memutuskan suatu persoalan agar kehadiran lembaga tersebut mempunyai dampak dalam kehidupan bernegara. 

JAKARTA (Lampost): Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bertekad menyelesaikan berbagai permasalahan agraria yang menimpa kebanyakan rakyat kecil di berbagai daerah. DPD akan mengesahkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Agraria, Februari mendatang.

JAKARTA, (PRLM).- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) semakin getol mempopulerkan wacana amandemen ke-5 Konstitusi Undang-undang Dasar Tahun 1945. Amandemen konstitusi dipastikan bukan hanya untuk mewadahi keinginan DPD untuk mengimbangi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melainkan benar-benar untuk kepentingan bangsa. Ketua DPD Irman Gusman mengatakan itu seusai Pembukaan Pekan Konstitusi Nasional yang digelar di Gedung International Conference of Islamic Scholars (ICIS), Jln. Dempo, Matraman Dalam, Jakarta Pusat, Senin (30/1/12).

JAKARTA (Suara Karya): Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) meminta dukungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), terkait implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan otonomi daerah (otda).